oleh

Diduga Dipolitisasi, Koalisi Aktivis Unjuk Rasa di Kantor DPRD Jeneponto

BURUH TINTA.CO.ID, JENEPONTO,- Koalisi Fraksi Revolusi Keadilan bersama masyarakat desa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Jeneponto, jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (14/10/2019).

Aksi unjuk rasa ini menuntut keadilan lantaran banyaknya masalah dalam Pilkades serentak yang diikuti 32 desa di Jeneponto.

“Pilkades adalah proses demokrasi tingkat desa untuk memilih Kepala Desa secara langsung jujur, adil, umum, bebas dan rahasia sebagaimana amanat UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,” ungkap Alim Bahri.

Masih kata Alim, melihat dari azas pelaksanaan Pilkades tersebut maka Bupati wajib menjamin kepastian pelaksanaan Pilkades berjalan secara konsekuen dan demokratis sebagimana ketentuan perundangan – undangan yang berlaku.

“Ada indikasi ketidak seriusan dari pihak pemerintah daerah yang cenderung terkesan ada upaya politisasi secara terstruktur sehingga hal tersebut dapat mengkerdilkan semangat berdemokrasi ditingkat desa. Setelah menengok berbagai informasi tentang kondisi atas pelaksanaan proses tahapan pilkades yang dihelat secara serentak 2019 ini,” kata Alim Bahri.

Alim Bahri menjelaskan, tahapan seleksi bakal calon kepala desa disinyalir tidak berkeadilan bahkan dapat berakibat hukum yang sangat merugikan beberapa bakal calon kepala desa.

Baca Juga !  Tolak Plt Kades, Masyarakat Sapanang Tagih Janji Bupati Jeneponto

“Apa yang terjadi di Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia dan beberapa desa di beberapa Kecamatan lainnya di Kabupaten Jeneponto yang berstatus petahana yang dinyatakan tidak lulus kemudian melakukan sanggahan. Bahkan kasus digugurkannya balon kades petahana Desa Jenetallasa dengan alasan pemalsuan berkas administasi pencalonan oleh panitia pilkades Jenetallasa sementara terproses di Polres Jeneponto,” tegasnya.

Alim menambahkan, berdasarkan perkembangan penanganan kasus tersebut, kemudian penyidik Polres Jeneponto telah menerbitkan perkembangan penanganan kasus dimana didalam SP2HP tercantum hasil penyilidikan secara jelas tentang dugaan terjadinya tindakpidana tertentu dalam proses diskualifikasi salah satu bakal calon Kepala Desa Jenetallasa.

“Ini dapat menjadi petunjuk akan kemungkinan terjadinya motif sama dengan cara yang berbeda dibeberapa lainnya dan turut bermasalah. Jika ini terjadi maka akan menambah poin pedisnya dinamika ketidakadilan pada pilkades serentak 2019 di Kabupaten Jeneponto,” pungkasnya.

Berikut 8 poin tuntutan Koalisi Fraksi Revolusi Keadilan dan ratusan masyarakat:

1.Mendesak Kepada Bupati Jeneponto agar segera Mencopot Panitia Kabupaten dari Panitia Pilkades Serentak dan dari Jabatan Struktur-fungsional Birokrasi Pemerintahan

2.Meminta Kepada Bupati Jeneponto untuk mengevaluasi pelaksanaan tahapan pilkades serentak dibeberapa Desa, terkhusus Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia yang secara nyata terdapat unsur politisasi dan patut ditengarai terjadi melalui dugaan kerjasama “Segitiga Antagonis” anti keadilan antara Panitia Pilkades Jenetallasa, Plt Kepala Desa, dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten

Baca Juga !  Tersangka Dugaan Korupsi Makan Minum di RSUD Jeneponto Dijebloskan ke Penjara

3.Meminta kepada DPRD Kabupaten Jeneponto agar melakukan langkah tegas untuk segera membentuk Pansus Angket Pilkades sebagai wujud tanggungjawab DPRD secara institusional atas tugas dan fungsi, serta hak dan kewenangan anggota legislatif.

4.Terhadap perkembangan penangan kasus tersebut, demi keadilan hukum dan penyelamatan demokrasi dalam rangka menjamin keadilan dan kepastian hukum pada pelaksanaan Pilkades Serentak, maka kami mendukung secara penuh kepada pihak pihak Kepolisian Resort Jeneponto dalam menangani perkara dugaan ketidakadilan dan abose of power yang diduga dilakukan secara terstruktur melalui persepakatan jahat oleh pihak tertentu secara tidak bertanggungjawab.

5. Mendesak kepada Bupati Jeneponto dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikut sertakan Abdul Salam dalam seluruh Tahapan Pilkades di Desa Jenetallasa Kecamatan Rumbia.

6. Meminta kepada panitia tingkat Kabupaten untuk melakukan transparansi nilai bakal calon Kepala Desa di beberapa Desa yang sedang mengalami permasalahan tertentu.

7. Meminta Kepada Panitia Desa untuk berlaku adil dan taat azas pada seluruh tahapan Pilkades, termasuk penetapan Daftar Pemilih Tetap, dimana telah ditemukan adanya potensi pelanggaran sebagaimana kondisi penundaan penetapan DPT di Desa Kayuloe Timur, dan kemungkinan terjadi hal serupa di Pilkades pada desa lainnya.

Baca Juga !  HPMT Desak Kejari Jeneponto Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi di RSUD Latopas

8. Meminta Kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort Jeneponto untuk melakukan pemantauan tertentu terhadap penggunaan anggaran Pilkades Serentak tahun 2019 sebagai upaya pencegahan dini atas kemungkinan terdapatnya potensi kejahatan rasuah.

Penulis: Awal
Editor: Wawan cep

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kabar Berita