Latar Belakang dan Dampak Dekrit Presiden Gus Dur 23 Juli 2001
BURUHTINTA.co.id - Pada tanggal 23 Juli 2001, terjadi peristiwa bersejarah dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia. Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mengeluarkan maklumat atau Dekrit Presiden yang menjadi sorotan publik. Dekrit Presiden ini merupakan dekret kedua dalam sejarah pemerintahan Indonesia, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Bung Karno.
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Bung Karno menyatakan pembubaran Konstituante, pengembalian UUD 1945, pencabutan UUD 1950, serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Sementara itu, Dekrit Presiden 23 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Gus Dur memiliki konteks dan isi yang berbeda.
Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI sejak 20 Oktober 1999, menggantikan B.J. Habibie setelah gerakan Reformasi 1998 yang mengakhiri rezim Orde Baru. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, Gus Dur juga memiliki sifat unik yang seringkali memancing kontroversi, bahkan ketika menjabat sebagai presiden. Beberapa kebijakan yang dikeluarkannya menuai polemik dan mendapatkan tentangan, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Salah satu kebijakan awal Gus Dur yang kontroversial adalah pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Gus Dur berpendapat bahwa kedua departemen tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat bagi rakyat.
Dalam Dekrit Presiden 23 Juli 2001, Gus Dur mengumumkan beberapa hal, antara lain pembubaran DPR dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), penggabungan antara Departemen Penerangan dan Departemen Sosial menjadi Departemen Kesejahteraan Rakyat, serta beberapa perubahan struktural lainnya dalam pemerintahan.
Tujuan dari dekret tersebut adalah untuk melakukan reformasi sistem politik dan pemerintahan, serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh negara. Gus Dur berharap bahwa langkah-langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
Lanjut …………..
