Latar Belakang dan Dampak Dekrit Presiden Gus Dur 23 Juli 2001
Dampak dari Dekrit Presiden 23 Juli 2001 sangat signifikan. Langkah-langkah reformasi yang diambil oleh Gus Dur dalam dekret tersebut mengubah struktur politik dan pemerintahan Indonesia. Namun, dekret ini juga menimbulkan kontroversi dan protes dari berbagai pihak. Beberapa anggota DPR menolak dekret tersebut dan menganggapnya sebagai tindakan otoriter yang melanggar prinsip demokrasi.
Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2010) mencatat bahwa penutupan kedua departemen tersebut telah menjadi sumber kontroversi yang membuat popularitas Presiden Gus Dur menurun di kalangan tertentu. DPR merespons dengan keras karena merasa Gus Dur tidak berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan tersebut.
Sebagai respons, DPR menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan dari Presiden Gus Dur. Pada tanggal 18 November 1999, dalam sidang DPR, Gus Dur dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut kebijakannya. Bahkan, ia menggambarkan DPR sebagai "Taman-Taman Kanak". Ucapan ini dianggap melecehkan DPR, seperti yang dikutip dalam karya P.N.H Simanjuntak, "Kabinet-Kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi" (2003).
Perseteruan antara presiden dan parlemen semakin memuncak sejak saat itu. Kejadian-kejadian berikutnya semakin memperburuk hubungan antara Gus Dur dan DPR. Akibatnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu dipimpin oleh Amien Rais memutuskan untuk menggelar Sidang Istimewa (SI) guna mencabut mandat presiden. Namun, Gus Dur tidak tinggal diam dan memberikan respons terhadap situasi tersebut.
Tujuan dan Kronologi
Rencana untuk melengserkan Gus Dur menghadapi perlawanan dari berbagai pihak, terutama dari kalangan Nahdliyin, karena dianggap bahwa DPR maupun MPR tidak dapat membuktikan kesalahan Gus Dur secara konstitusional, termasuk dalam kasus Buloggate dan Bruneigate.
Secara keseluruhan, tujuan utama dari pengeluaran maklumat oleh Presiden Gus Dur beberapa jam sebelum Sidang Istimewa MPR adalah untuk menjaga stabilitas negara di tengah situasi politik yang semakin memanas. Gus Dur berusaha mencegah terjadinya gejolak dan potensi perang saudara dengan mengimbau ratusan ribu pendukungnya untuk tidak berangkat ke Jakarta.
Lanjut …………..
