Latar Belakang dan Dampak Dekrit Presiden Gus Dur 23 Juli 2001

Pada tengah malam Senin, tanggal 23 Juli 2001, tepat pukul 01.05 WIB dini hari, Presiden Gus Dur mengumumkan maklumat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Gus Dur menyatakan niatnya untuk memberlakukan dekret.

Meskipun tindakan tersebut tidak menyenangkan, sebagai seorang presiden, Gus Dur merasa perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan negara. Seperti yang dikutip dari buku "Hari-Hari Terakhir Gus Dur di Istana Rakyat" (2009) yang disusun oleh Andreas Harsono dan rekannya, Gus Dur juga meminta agar TNI dan Polri menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan dekret tersebut.

Isi Dekrit

Dalam Dekrit Presiden 23 Juli 2001, yang dibacakan oleh salah satu Juru Bicara Presiden Gus Dur, Yahya C. Staquf, berisi beberapa poin utama yang mencakup:

1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan mengambil langkah-langkah untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu satu tahun.
3. Menyelamatkan gerakan reformasi secara menyeluruh dari hambatan-hambatan yang berasal dari era Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar, sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Agung.

Dengan demikian, isi lengkap dari Dekrit Presiden 23 Juli 2001 ini mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, menyelenggarakan Pemilu, serta mengatasi hambatan-hambatan yang berasal dari rezim Orde Baru dengan tindakan pembekuan Partai Golkar sambil menunggu putusan dari Mahkamah Agung.

×

Dampak Dekrit

Dalam waktu hanya 8 jam setelah Presiden Gus Dur mengumumkan dekret, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan Sidang Istimewa yang memberikan dampak signifikan terhadap posisi Gus Dur sebagai presiden. Beberapa dampak yang timbul akibat Dekrit Presiden 23 Juli 2001 antara lain:

Lanjut …………..