Demonstrasi di Gedung MK: Partai Buruh dan KSPI Bergerak untuk Omnibus Law dan Upah Minimum 2024
Jakarta, 2 Oktober 2023 - Ribuan massa yang mewakili Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (2/10/2023). Aksi protes ini bertujuan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap undang-undang cipta kerja Omnibus Law dan menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar 15%.
Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal, memimpin aksi tersebut dan mengungkapkan tekad mereka dalam menghadapi pembacaan keputusan terkait Omnibus Law oleh Mahkamah Konstitusi. "Pada 2 Oktober, akan ada pembacaan keputusan JR Omnibus Law Cipta Kerja, maka Partai Buruh akan melakukan aksi besar, yang dipusatkan di Gedung MK dan serempak di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa jika gugatan Partai Buruh tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan terjadi aksi massa yang berkelanjutan. Selain itu, aksi ini juga didukung oleh elemen masyarakat lainnya, yang membuatnya semakin meluas dan bergelombang.
Selain menuntut keputusan yang adil terkait Omnibus Law, para demonstran juga menggaungkan tuntutan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar 15%. Said Iqbal menekankan pentingnya peningkatan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Demonstrasi ini menciptakan situasi ketegangan di sekitar Gedung MK, dengan aparat kepolisian yang berjaga-jaga untuk menjaga ketertiban. Para pemimpin aksi memastikan bahwa protes mereka akan berlangsung secara damai dan tertib.
Hasil sidang MK soal UU no.6 thn 2023 di tolak MK,
— Humairah (@Humairah_922) October 2, 2023
Semua tuntutan buruh di tolak MK????
Bangke pic.twitter.com/6uyZZtvn0E
Aksi demonstrasi ini menunjukkan bahwa isu Omnibus Law dan upah minimum tetap menjadi perhatian utama bagi sebagian besar pekerja di Indonesia. Masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk memperhatikan aspirasi ini dan mencari solusi yang dapat memenuhi tuntutan mereka.
