Lurah Mesum di Padang Barat: Predator Berkedok Pemimpin, Hukumannya Sekadar Formalitas?!
Di balik jubah jabatan, Lurah berinisial S di Kecamatan Padang Barat ternyata tak lebih dari predator berbaju resmi. Ia tega meraba-raba payudara seorang staf di kantor kelurahannya. Kasus ini bukan sekadar skandal kekerasan seksual, tetapi juga cerminan keterpurukan moral di kalangan para pemimpin kita!
Inspektorat Kota Padang memang telah menyelidiki kasus ini, dan hasilnya? Hanya muncul "indikasi" bahwa lurah tersebut diperas oleh oknum lain. Tapi tunggu dulu—jangan bilang ini hanya soal pemerasan! Video yang viral jelas menunjukkan aksi keji sang lurah, memegang bagian sensitif tubuh stafnya di hadapan CCTV. CCTV yang seharusnya menjadi alat pengawas justru berubah menjadi saksi bisu kekejaman seorang pemimpin!
Lebih ironis lagi, Inspektur Kota Padang mencoba membela sang lurah dengan pernyataan, "Jika memang korban dilecehkan, pasti dia akan melapor." Tapi, pertanyaannya: mengapa harus ada "pasti" dalam kasus pelecehan seksual? Mengapa korban harus diuji loyalitasnya untuk membuktikan kebenaran kasusnya? Ini adalah paradoks mengerikan di mana sistem malah menyalahkan korban, bukan pelaku!
Dan yang lebih memalukan, setelah semuanya terungkap, apa yang terjadi? Lurah S hanya "dinonaktifkan" dari jabatannya. Dinonaktifkan? Itu saja? Bukankah tindakannya pantas dihukum sesuai hukum yang berlaku, termasuk pasal pelecehan seksual? Mengapa hukumannya begitu ringan? Padahal, ia telah merendahkan martabat seorang staf dan mencoreng reputasi institusi pemerintah.
Camat Padang Barat mengklaim sudah melakukan pemeriksaan. Tapi apakah itu cukup? Pemeriksaan tanpa tindak lanjut yang tegas tak ubahnya seperti menghapus noda dengan air mata—tak akan pernah bersih! Tim Ad Hoc yang dibentuk juga masih "melakukan pemeriksaan lebih lanjut," seolah-olah mereka sedang menyelidiki misteri duniawi, bukan kasus pelecehan seksual yang nyata dan jelas terjadi!
Kasus ini bukan hanya tentang seorang lurah yang tidak bertanggung jawab, melainkan tentang sistem yang gagal melindungi korban dan menghukum pelaku dengan tegas. Jika kita terus membiarkan kejahatan seperti ini berlalu tanpa konsekuensi serius, bagaimana rakyat bisa percaya bahwa pemerintah peduli pada mereka?
Kita tidak bisa membiarkan lurah ini hanya "dinonaktifkan." Kita butuh keadilan yang tegas, hukuman yang setimpal dengan kejahatannya, dan reformasi sistem yang jelas untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Jika tidak, ini hanyalah awal dari rangkaian skandal yang akan terus menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah kita.
