Otorita Ibu Kota Nusantara Dimana, membangun sebuah megacity di hutan
Pemerintah berharap bahwa dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, dapat merangsang investasi baru dan industri teknologi tinggi di daerah yang kurang berkembang di luar pulau Jawa yang berpenduduk paling banyak. Pada pekan lalu, pemerintah Indonesia menawarkan paket insentif untuk memikat perusahaan teknologi tinggi agar berinvestasi di ibu kota baru.
Tawaran tersebut meliputi pembebasan pajak perusahaan, pengurangan pajak bagi perusahaan asing yang pindah ke Nusantara, dan berbagai kelonggaran lainnya.
Namun Rizal Ramli, mantan menteri di bawah Joko Widodo dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mengatakan kunci untuk memindahkan ibu kota adalah menemukan kota baru yang jaraknya tidak lebih dari tiga jam dari kota saat ini.
"[Jakarta] memang perlu pindah untuk memisahkan bagian bisnis kota dan bagian pemerintah kota, tetapi Anda tidak bisa terlalu jauh," katanya.
Dia juga tetap skeptis bahwa kota itu akan selesai.
"Indonesia tidak akan pindah ke tempat itu, ayolah. Butuh waktu lebih dari 15 tahun untuk Balikpapan [kota terdekat dengan ibu kota baru] menjadi seperti sekarang ini," ujarnya.
Karena kesulitan memindahkan ibu kota Indonesia beberapa jam lagi, Ramli memperkirakan presiden berikutnya akan mendapat tekanan untuk memprioritaskan masalah ekonomi daripada rencana kota baru.
Masih belum pasti apakah penerus Joko Widodo akan terus mendukung pemindahan ibu kota, dengan pemilihan presiden baru yang dijadwalkan pada bulan Februari.
DPR Indonesia mengesahkan undang-undang awal tahun lalu untuk mengunci relokasi ibu kota, tetapi para kritikus mengatakan undang-undang tersebut dapat dengan mudah diubah, sehingga tidak ada jaminan proyek akan selesai.
Bagaimana masa depan Jakarta setelah ibu kota baru, Nusantara, dibangun di Kalimantan? Bagaimana perasaan penduduk setempat tentang relokasi yang diusulkan? Proyek tersebut memiliki label harga US$32 miliar, dan pemerintah mungkin kesulitan menjualnya kepada para pemilih.
Mantan menteri Rizal Ramli mengatakan bahwa tekanan publik akan sangat besar dan bahwa pemerintahan baru harus mendengarkan permintaan publik dan memperbaiki ekonomi terlebih dahulu. Namun, Ketua Otoritas Ibu Kota Bambang Susantono menampik keraguan atas proyek tersebut dan optimis bahwa 80 persen dari biayanya akan berasal dari investor swasta.
Lanjut …..
